UKIRSLOT.NET – Desak Cabut UU TNI, Massa Tutup Jalan di Depan Kantor DPRD Sumut Massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut mendesak UU TNI yang baru di sahkan di cabut. Massa aksi menutup Jalan Imam Bonjol tepat di depan Kantor DPRD Sumut.
Pantauan UKIRSLOT.NET di lokasi, Kamis (27/3/2025), pukul 17.40 WIB massa aksi masih terus berorasi secara bergantian. Demonstrasi sempat memanas antara massa dengan polisi yang berjaga hingga terjadi saling dorong.
Arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol di tutup mulai dari simpang Jalan Kapten Maulana Lubis. Arus lalu lintas juga terlihat mengalami kemacetan di Jalan Kapten Maulana Lubis akibat penutupan jalan ini.
Koordinator aksi AKBAR, Grey, mengatakan jika tuntutan utama mereka menolak pelibatan militer di jalan jabatan sipil. Ada sejumlah alasan mereka menolak UU TNI yang baru di sahkan.
“Agenda utama aksi adalah menolak keterlibatan militer dalam jabatan sipil, ada banyak alasan kita tolak. Pertama kita bicara soal formil dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita tahu perubahan undang-undang (TNI) di lakukan karena adanya kebutuhan sistem hukum kita, di sisi lain, dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful particiaption),” kata Grey.
BACA JUGA Serka Holmes saat Rekonstruksi: Saya Silap Saya Tampar-Tendang Korban
Menurut mereka, tidak ada urgensi yang mendesak bagi pengesahan UU TNI. Mengingat pembahasan UU TNI di lakukan di hotel sebelum pindah ke gedung DPR.
Salah satu massa aksi yang lain, Lusty, mengaku kecewa karena tidak ada anggota DPRD Sumut yang keluar untuk menyambut aspirasi mereka. Dia juga menyesalkan adanya dorongan dari personel kepolisian yang berjaga saat mereka hendak masuk ke Kantor DPRD Sumut.
“Ini kita menyayangkan, ya. Kita sudah dari jam 10 pagi, kita ingin masuk ke rumah rakyat dengan baik-baik, tapi ternyata kita tidak di sambut positif. Mereka tidak turun untuk menemui kita, bahkan kita tidak membuat anarkis seperti yg di sampaikan. Saat kita masuk ternyata mereka (polisi) melakukan tindak kekerasan seperti mendorong dan lainnya,” sebut Lusty.
Lusty khawatir bahwa hadirnya UU TNI bisa membuat perempuan menjadi semakin berpotensi mendapat kekerasan. Massa aksi sendiri terdiri dari laki-laki dan perempuan.
“Kita tak ingin mengenang kembali kematian buruh perempuan, pelecehan buruh perempuan atau perempuan pembela HAM yang bersuara. Karena di situasi sebelum UU TNI di sahkan saja banyak perempuan yang mengalami kekerasan terutama perempuan pembela HAM. Apalagi kalau ini sudah di sahkan dan jadi produk yang legal di negara ini? Siapapun yang bersuara atau mengkritik bisa di kangkangi militer,” ujarnya.
Hingga saat ini, demonstrasi terus berlangsung di depan Kantor DPRD Sumut. Ratusan personel kepolisian terlihat berjaga di lokasi.
Bonus Member Baru Slot Games 50% (Max Bonus 200rb)
minimal deposit 200rb & TO x15Bonus Deposit Harian 10% (Max Bonus 200rb)
syarat : minimal dp 10rb & TO x3Bonus Cashback 5%
Leave a Reply